NGGUNTUR PURBA. KABANJAHE. Sejak pagi tadi [Selasa 2/10 Pkl. 09.00 Wib] hingga saat berita ini dinaikkan, berlangsung hunjuk rasa di Kabanjahe. Diawali dengan berkumpulnya ratusan penghunjuk rasa di pelataran Gedung DPRD Kabupaten Karo dengan mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) dan LSM LIRA.
Dalam orasinya, para penghunjuk rasa menuntut para anggota DPRD Kabupaten Karo melaksanakan tugasnya dengan benar, tidak memihak kepada pemerintah, melainkan kepada rakyat. GMPK menghimbau agar membuat sikap, mendukung sepenuhnya pandangan fraksi di DPRD Karo yang mempertanyakan dasar hukum pengutipan PAD dari sumbangan pihak ke tiga yang bersumber dari pertambangan dolomit. Mereka meminta DPRD Kabupaten Karo menolak nota jawaban Pemkab Karo tentang sumbangan pihak ke tiga yang jelas-jelas melanggar ketentuan yang berlaku di NKRI.
“Terapkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 28 s/d Pasal 32 terkait dengan diberlakukannya oleh Bupati Karo kebijakan dalam penerimaan sumbangan pihak ke tiga yang menindas masyarakat,” demikian sebagian seruan para penghunjuk rasa.
Dalam hunjuk rasa ini, GMPK turut menampilkan retorika drama tetang hubungan antara pemerintah dengan anggota DPRD yang menunjukkan adanya hubungan mesra antara Pemkab dan DPRD. Usai menampilkan retorika drama ini, beberapa saat kemudian, keadaan sedikit memanas dengan adanya saling kejar-kejaran di dalam kerumunan penghunjuk rasa karena dicurigai ada penyusupan provokator. Keadaan dapat segera ditenangkan oleh pihak kepolisian yang mengawal para penghunjuk rasa sehingga tidak meluas menjadi perkelahian.
Para penghunjuk rasa diterima oleh Onasis Sitepu (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo) dan Saut Gurning (anggota DPRD). Mereka berjanji akan melaksanakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Selanjutnya, mereka menyatakan terburu-buru karena sebentar lagi akan dilaksanakan rapat pengesahan RAPBD dan mengharapkan penghunjuk rasa bisa memakluminya.
Usai menyampaikan aspirasinya di Gedung DPRD, saat ini (Pkl. 13.00 Wib), para penghunjuk rasa berkumpul makan siang. Setelah itu, rencananya mereka akan berjalan menuju Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Bupati Karo untuk tuntutan yang sama, yaitu keberpihakan terhadap rakyat. Sora Sirulo akan terus meliput hunjuk rasa ini dan melaporkan sesegera mungkin perkembangan di lapangan.
“Terapkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 28 s/d Pasal 32 terkait dengan diberlakukannya oleh Bupati Karo kebijakan dalam penerimaan sumbangan pihak ke tiga yang menindas masyarakat,” demikian sebagian seruan para penghunjuk rasa.
Dalam hunjuk rasa ini, GMPK turut menampilkan retorika drama tetang hubungan antara pemerintah dengan anggota DPRD yang menunjukkan adanya hubungan mesra antara Pemkab dan DPRD. Usai menampilkan retorika drama ini, beberapa saat kemudian, keadaan sedikit memanas dengan adanya saling kejar-kejaran di dalam kerumunan penghunjuk rasa karena dicurigai ada penyusupan provokator. Keadaan dapat segera ditenangkan oleh pihak kepolisian yang mengawal para penghunjuk rasa sehingga tidak meluas menjadi perkelahian.
Para penghunjuk rasa diterima oleh Onasis Sitepu (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo) dan Saut Gurning (anggota DPRD). Mereka berjanji akan melaksanakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Selanjutnya, mereka menyatakan terburu-buru karena sebentar lagi akan dilaksanakan rapat pengesahan RAPBD dan mengharapkan penghunjuk rasa bisa memakluminya.
Usai menyampaikan aspirasinya di Gedung DPRD, saat ini (Pkl. 13.00 Wib), para penghunjuk rasa berkumpul makan siang. Setelah itu, rencananya mereka akan berjalan menuju Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Bupati Karo untuk tuntutan yang sama, yaitu keberpihakan terhadap rakyat. Sora Sirulo akan terus meliput hunjuk rasa ini dan melaporkan sesegera mungkin perkembangan di lapangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar